Agenda Rapat Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM Ditutup Oleh Direktur Jenderal HAM

JAKARTA - Bertempat di Hotel Borobudur, Rabu (22/05) Pelaksanaan Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan HAM T.A. 2024 resmi ditutup oleh Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra. 

Raker yang berlangsung sejak Senin lalu itu mendiskusikan rencana aksi tahun 2025 secara intensif. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto hadir pada penutupan tersebut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Baca juga: Peduli Kesehatan Masyarakat Nduga, Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif MR 411/Pandawa Kostrad Berikan Layanan Pengobatan Gratis

Direktur Jenderal HAM menyatakan hasil dari rapat kerja akan menjadi pedoman dan acuan bagi pusat dan daerah dalam meningkatkan implementasi HAM. 

“Dengan demikian kita harapkan, apa yang kita kerjakan ke depan akan memilik dampak yang nyata pada masyarakat, ” ucap Dhahana dalam sambutannya.

Baca juga: Begini Aksi Ksatria Pandawa Kostrad, Bikin Anak-anak Betah Bermain Di Pos

Direktur Jenderal HAM berpandangan bahwa kanwil KemenkumHAM memiliki peran penting dalam meningkatkan penikmatan HAM bagi masyarakat. Pasalnya, Kanwil KemenkumHAM merupakan jembatan untuk menyampaikan program dan kegiatan yang ada di daerah.

“Menyadari pentingnya hal tersebut, kami berupaya dengan berkoodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan RB dalam rangka memperkuat kelembagaan HAM yang ada di Pemerintah Daerah sehingga program HAM dapat mencapai tujuan pembangunan masing-masing sektor, ” ungkap Dhahana.

Baca juga: Lagi-lagi, Pos Senyum Satgas Mobile Yonif MR 411 Kostrad Bikin Mama-mama Papua Kaget

Perlu diketahui, selama dua hari para peserta yang terdiri dari perwakilan kantor wilayah membahas sejumlah rencana aksi ke dalam enam komisi. Pada acara penutupan, perwakilan komisi memaparkan rumusan dari rapat masing-masing komisi.

Rencananya, agenda raker serupa juga akan diselenggarakan setiap tahun. Momen ini menjadi penting untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara pusat dan wilayah.

Baca juga: Patroli Malam Di Sertai Komsos, Babinsa Berikan Himbauan Kamtibmas

“Isu dan rencana aksi yang dibahas bersama ini, juga tentu dapat kita lihat dari sisi dukungan dan substansi HAM dimana dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pusat dan wilayah, ” kata Dhahana.

Selain itu, Dhahana juga menyinggung terkait dengan penguatan sumber daya manusia di bidang HAM masing-masing kantor wilayah. Menurutnya, sumber daya manusia yang baik juga support system fundamental dalam rangka mewujudkan kelembagaan HAM di Pemerintah yang kuat dan kokoh.

Baca juga: Tinjau TMMD Reg ke-117 Kodim 0717/Grobogan, Begini Pesan Pangdam IV/Diponegoro